Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menerapkan sistem sanitary landfill untuk mencegah konsentrasi gas metan dan peningkatan risiko kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Manggar, Balikpapan …
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Timur, (Kaltim) Muhammad Faisal mengajak kepada Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) bersama-sama membangun pariwisata Kaltim.Hal itu disampaikan …
Layanan mobil perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tersebut rutin mengunjungi sejumlah sekolah, ruang publik hingga rumah tahanan yang menyediakan ratusan buku guna meningkatkan literasi dan …
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur secara berkelanjutan mengoptimalkan proses pemutakhiran dan validasi data partai politik (parpol) untuk mewujudkan tata kelola kepemiluan yang akurat, transparan, serta …
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) terus menggodok generasi muda sebagai agen perubahan melalui ajang penciptaan inovasi karya tulis pada Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum jenjang SMA sederajat di Kota …
Upaya mencegah stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada pola pengasuhan yang tepat sejak anak memasuki masa emas pertumbuhan. Berangkat dari semangat tersebut, Tanoto Scholars Association …
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur bersinergi mengatasi kendala listrik di titik internet perdesaan guna mengoptimalkan pelayanan publik …
Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengingatkan masyarakat bahwa pelaku pembakaran lahan yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dijerat pidana.Kepala Polres Penajam Paser Utara …
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Tim World Bank (Bank Dunia) mulai menyusun laporan evaluasi akhir Program East Kalimantan Project for Emission Reduction Results (EK-PERR), guna mendokumentasikan keberhasilan tata …
Kementerian Keuangan menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dari 22 persen menjadi delapan persen guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan menguatkan nilai tukar rupiah. (ANTARA FOTO/Angga Palguna)
